Capaian IDI Jatim 2009 – 2017 Fluktuatif

BIDIK NEWS | SURABAYA – 2017 lalu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jatim mencapai 70,92 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibanding IDI Jayim 2016 yang capaiannya 72,24. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Jatim tersebut masih termasuk dalam kategori sedang. 

Capaian IDI Jatim dari 2009 – 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung di 2009, capaian IDI Jatim hanya 62,49. “Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada 2015 sebesar 76,90. Kemudian kembali turun menjadi 72,24 di 2016, dan turun lagi menjadi 70,92 di 2017,” ujar Kepala Badan pusat statistik (BPS) Jatim, Teguh Pramono, Rabu (15/8). 

Fluktuasi angka IDI Jatim adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Jatim. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based). Sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. 

“Angka IDI Jatim di 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai 3 aspek, yakni aspek kebebasan sipil yang bernilai 78,98, aspek hak-hak politik yang bernilai 60,98 dan aspek lembaga demokrasi yang bernilai 76,57,” kata Teguh.

Pada 2017, aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami kenaikan dibanding 2016. Sementara itu, aspek hak-hak politik mengalami penurunan yang cukup besar dibanding 2016.

Dalam 3 aspek demokrasi yang diukur di 2017, indeks aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi masing-masing mengalami kenaikan 5,25 poin dan 12,94 poin dibanding 2016. Dan nilai indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan 15,50 poin. 

Serupa dengan 2016, di 2017 tidak ada indeks aspek yang berkategori ‘buruk’. Meskipun aspek hak-hak politik mengalami penurunan, ke-3 aspek demokrasi di Jatim di 2017 tetap berada pada kategori ‘sedang’. 

Pada 2017, terdapat 3 variabel yang mengalami penurunan indeks, 5 variabel yang mengalami peningkatan, dan 3 variabel lainnya tetap. Dari 3 variabel yang mengalami penurunan, 2 di antaranya menurun cukup banyak. 

Variabel Peran Peradilan yang Independen menurun 31,25 poin, dari 100,00 pada 2016 menjadi 68,75 pada 2017. Variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menurun sebesar 31,00 poin, dari 74,71 pada 2016 menjadi 43,71 pada 2017. 

Di sisi lain, dari 5 variabel yang mengalami kenaikan, 2 diantaranya meningkat cukup bermakna, yakni variabel peran birokrasi pemda serta variabel kebebasan berkumpul dan berserikat. Variabel peran birokrasi pemda meningkat secara bermakna 49,78 poin, dari 4,52 pada 2016 menjadi 54,30 pada 2017. Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat meningkat sebesar 48,44 poin dari 5,47 pada 2016 menjadi 53,91 pada 2017. (hari)