BIDIK NEWS | JAKARTA. Memilih seorang pemimpin tidak mengenal usia , Itulah sebuah perjalanan demokrasi dinegeri Jiran Malayasia. Mahathir Mohamad mencetak kemenangan bersejarah di Pemilu Malaysia 2018. Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpinnya memenangkan 115 kursi parlemen, melebihi ambang batas 112 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.
Kemenangan Mahathir Mohamad mengakhiri dominasi Barisan Nasional, yang telah memerintah Negeri Jiran selama lebih dari 60 tahun. Itu berarti, mantan anak didiknya, Najib Razak juga harus lengser dari jabatan perdana menteri.
“Kami tak akan balas dendam. Yang kami inginkan adalah memulihkan supremasi hukum,” kata Mahathir seperti dikutip dari BBC News, Kamis (10/5/2018).Dengan kemenangannya itu, Mahathir Mohamad akan menjadi perdana menteri tertua, tak hanya di Malaysia tapi juga di dunia. Ia akan dilantik pada usia 92 tahun.
Barisan Nasional, dengan partai kuncinya UMNO, telah mendominasi perpolitikan Malaysia, sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1957.
Dalam pemilihan sebelumnya, pada tahun 2013, pihak oposisi membuat gebrakan dengan memenangkan popular vote, namun gagal memenangkan kursi yang cukup di parlemen.
Secara dramatis, tiba-tiba pemimpin oposisi kala itu, Anwar Ibrahim dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas tuduhan sodomi — yang ia yakini sebagai upaya penguasa untuk mengebirinya. Sementara, Mahathir Mohamad, yang pernah menjadi petinggi Barisan Nasional, sekaligus mentor Najib Razak memilih hengkang dari koalisi yang pernah mendudukkannya sebagai perdana menteri.Alasannya kala itu, ia malu menjadi bagian dari partai “yang mendukung korupsi”. Najib Razak dikaitkan dalam skandal korupsi. Ia diduga mengantongi uang sebesar US$ 700 juta dari 1Malaysia Development Berhad, pengelolaan dana investasi negara.
Dia dengan keras membantah semua tuduhan yang menyasar dirinya dan orang-orang dekatnya. Namanya pun dibersihkan oleh otoritas Malaysia.
Namun, kasus tersebut masih diselidiki oleh aparat sejumlah negara. Sementara, Najib dituduh menghalangi upaya penyelidikan di dalam negeri dengan cara memindahkan pejabat-pejabat kunci yang terkait dengan investigasi.
Sejak awal, spekulasi bahwa Pemilu Malaysia 2018 akan penuh kecurangan mengemuka. Misalnya, kelompok reformasi Bersih 2.0 menuduh Komisi Pemilu melakukan “kejahatan pemilu”, termasuk ketidakberesan dalam pemilihan lewat pos dan fakta bahwa sejumlah nama orang yang telah meninggal dunia masuk dalam daftar pemilih. Undang-undang berita palsu (fake news) yang kontroversial juga baru-baru ini ditetapkan. Para kritikus menilai, pasal karet itu dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk meredam perbedaan pendapat.?Mahathir Mohamad bahkan sedang diselidiki berdasarkan undang-undang itu. Gara-garanya, ia mengaku bahwa pesawatnya telah disabotase.
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak menyapa seorang pendukung di tempat pemungutan suara selama pemilihan umum di Pekan, Rabu (9/5). Pemilu ini pertarungan antara PM Najib yang sudah berkuasa sejak 2009, melawan Mahathir Mohamad. (MOHD RASFAN / AFP). Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak menyapa seorang pendukung di tempat pemungutan suara selama pemilihan umum di Pekan, Rabu (9/5). Pemilu ini pertarungan antara PM Najib yang sudah berkuasa sejak 2009, melawan Mahathir Mohamad. (MOHD RASFAN / AFP) . Belum ada respons dari Barisan Nasional maupun Najib Razak terkait hasil Pemilu 2018.
Para jurnalis sudah berbondong-bondong menuju ke markas UMNO, partai kunci dalam koalisi Barisan Nasional. Namun, Najib Razak tak muncul. Para pewarta bahkan diminta angkat kaki. Najib Razak, yang telah memerintah Malaysia selama hampir 10 tahun, sebagai perdana menteri, dijadwalkan akan menyampaikan pidato ke media pada pukul 11.00 waktu setempat. Pemilu kali ini adalah yang paling seru dan imbang dalam sejarah Malaysia. Mahathir yang kini berusia 92 tahun bangkit dari masa pensiunnya untuk menghadapi mantan anak didiknya, Najib Razak, yang belakangan dikaitkan dengan kasus mega-korupsi 1MDB. Departemen Kehakiman AS mengatakan, duit sebesar US$ 4,5 miliar dijarah dari dana investasi 1MBD oleh rekanan perdana menteri antara 2009 dan 2014, termasuk US$ 700 juta yang mendarat di rekening bank Najib. “Mereka memperlakukan dana publik sebagai rekening bank pribadi,” kata Jaksa Agung AS, Loretta Lynch pada konferensi pers Juli 2016 lalu.(BBC)
