BIDIK NEWS | PADANG – Keberadaan media massa memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan Daerah. Ini disampaikan Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Drs Mubin. Dengan adanya media massa kinerja pemerintah bisa diketahui dan diawasi langsung masyarakat.
“Begitu juga sebaliknya, pemerintah juga bisa mengetahui keinginan masyarakat melalui media massa,” ujarnya saat memberikan materi dalam workshop Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) PWI Gresik di Fave Hotel Padang, Kamis malam (8/2)
Namun, lanjut dia, di era saat ini banyak oknum yang memanfaatkan identitas wartawan untuk mencari keuntungan sendiri. Yakni dengan mencari kesalahan pejabat atau masyarakat. “Ini yang harus diatasi agar tidak mencoreng nama wartawan serta merugikan masyarakat,” ungkap dia.
Dikatakan, pihaknya meminta kepada PWI Kabupaten Gresik memberikan usulan kepada Bapemperda jika memang diperlukan aturan untuk meminimalisir hal tersebut. “Kami sangat menginginkan hal itu. Sehingga, hubungan antara media, pemerintah dan masyarakat terjalin sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menanggapi hal ini, Ketua PWI Kabupaten Gresik M Sholahuddin mengatakan terkait dengan wacana pembuatan perda untuk menanggulangi wartawan yang tanda kutip tidak jelas memang cukup baik. “Namun memang hal ini masih sangat baru dan belum ada daerah yang melakukan itu,” ungkap dia.
Ditambahkan, untuk bisa mendapatkan kepastian perlu dilakukan konsultasi dengan Dewan Pers maupun Kementrian Dalam Negeri. Sehingga, aturan yang dibuat tidak malah mengerdilkan peran media sendiri. “Ini harus dikaji secara mendalam agar tidak malah mengganggu kebebasan pers yang selama ini diperjuangkan organisasi wartawan,” imbuhnya. (ADV/ali)
Teks : Mubin menerima cinderamata dari wakil ketua PWI Gresik. (foto:ist)
