BIDIK NEWS | JAKARTA – Pemberian sebagai kompensasi sejumlah uang kepada pengurus partai, apabila ingin mencalonkan sebagai kepala daerah itu diibaratkan seperti istilah ” Ada tapi tiada “. Pasalnya banyak sejumlah partai yang membantah hal tersebut.
Namun partai berlambang pohon beringin ini, sepertinya mengindikasikan mahar politik itu ada walaupun tidak ada aturan yang tertulis. Sebagai indikasinya dalam pernyataannya Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, yang mengatakan, ” Harus ada aturan yang mengharamkan mengenai hal itu, ” Ujar Agung Laksono yang dilansir dari Detik.Com.
Bahkan masih kata Agung, ” Saya sangat tidak setuju ada mahar politik, karena ini menimbulkan persoalan baru, dan akan menyedot energi yang lebih besar bagi Golkar, ” Tegasnya. Seperti diketahui partai Golkar baru saja dikagetkan dengan musibah yang dialami kader partainya yang menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jatim. Dimana kader partai tersebut juga menjabat sebagai Bupati Jombang Nyono Suhari, namun KPK berhasil melakukan OTT (Operasi Tangkap Tanganangan oleh KPK terkait kasus suap. (Imron)
Teks : Agung Laksono (foto:ist)
