Teks foto :
SURABAYA l bidik.news – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Virus Nipah (NiV) menyusul laporan kasus terbaru di India.
Meski hingga saat ini tidak ditemukan kasus konfirmasi di Indonesia, pemerintah pusat menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan edukasi publik agar risiko penularan dapat ditekan sedini mungkin.
Virus Nipah diketahui memiliki tingkat kematian tinggi dan tergolong zoonosis berbahaya yang dapat menular melalui hewan serta konsumsi bahan pangan yang terkontaminasi.
Penasehat Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sri Untari Bisawarno, menanggapi peringatan tersebut dengan menyatakan bahwa Jawa Timur sebagai provinsi agraris memiliki tingkat kerentanan yang perlu diperhatikan secara serius.
Dirinya menilai interaksi erat antara manusia, ternak, dan satwa liar seperti kelelawar buah menempatkan Jawa Timur dalam posisi yang membutuhkan langkah antisipatif yang lebih komprehensif.
“Kita tidak boleh menunggu sampai ada kasus baru bertindak. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan sejak dini,” ujarnya, Rabu (04/02/26)
Sri Untari menjelaskan bahwa mitigasi berbasis data ilmiah harus menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah. Ia menyoroti perlunya penguatan surveilans zoonosis, pemantauan hewan reservoir, serta peningkatan kesiapan fasilitas laboratorium kesehatan di daerah.
Langkah ini lanjutnya, dinilai penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan distribusi hewan ternak di Jawa Timur, yang berpotensi mempercepat penyebaran penyakit jika tidak diantisipasi.
Lebih lanjut, Kemenkes RI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta berhati-hati dalam mengonsumsi buah segar atau minuman tradisional seperti nira yang berisiko terpapar kelelawar.
Kemenkes juga menegaskan pentingnya memasak makanan hingga matang sempurna dan menghindari kontak langsung dengan hewan yang dicurigai sebagai reservoir virus. Selain itu, dinas kesehatan daerah diminta memperketat pemantauan gejala gangguan pernapasan dan neurologis di fasilitas kesehatan.
Menanggapi imbauan tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jatim ini menyatakan pihaknya di Komisi E siap mengawal anggaran dan kebijakan pemerintah provinsi demi memperkuat kesiapsiagaan daerah.
Dirinya menekankan pentingnya penyusunan SOP penanganan penyakit zoonotik di seluruh fasilitas kesehatan, serta perlunya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar tidak terjebak hoaks atau kepanikan berlebih.
“Keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektor adalah kunci. Kami siap mengawal kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat,” tegasnya.
Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menilai risiko penyebaran internasional Virus Nipah masih relatif rendah, namun tetap meminta negara-negara berpotensi terdampak untuk siaga. Dengan kondisi ini, Wara Renny menegaskan bahwa Jawa Timur harus berada pada garis depan dalam upaya perlindungan kesehatan publik.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi sangat penting. Kita harus memastikan bahwa Jawa Timur siap menghadapi ancaman apa pun, termasuk penyakit zoonotik seperti Nipah,” katanya.
Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya itu menegaskan pentingnya langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menghadapi potensi masuknya Virus Nipah (NiV) ke Indonesia.
Meskipun hingga kini belum ditemukan kasus konfirmasi, kewaspadaan disebut harus ditingkatkan untuk mencegah keterlambatan penanganan seperti yang pernah terjadi saat awal pandemi Covid-19.
“Sejak mendapat info tentang virus Nipah, saya langsung meminta kepada Kadinkes untuk menyiapkan pencegahan dan skenario penanganan jika virus tersebut masuk Indonesia,” ujar Sri Untari.
Ia menilai bahwa pengalaman pahit dalam penanganan Covid-19 harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemerintah daerah, terlebih Jawa Timur yang memiliki mobilitas penduduk tinggi dan dianggap sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.
“Agar tidak tiba-tiba virus masuk baru menyiapkan rencana penanganan, seperti pengalaman Covid lalu,” pungkasnya. ( Rofik )
