SURABAYA l bidik.news – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya kontribusi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sorotan itu menguat setelah Pansus melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Satib, mengatakan ada hal menarik yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Jawa Timur setelah melihat pola pengelolaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Jawa Tengah.
“Beberapa waktu lalu pansus melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, di Semarang. Ada hal yang sangat menarik dan bisa menjadi pertimbangan bagi Jawa Timur, yaitu dengan munculnya Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan biro BUMD dan BLUD,” ujar Satib, pada sabtu (31/1/2026).
Menurut Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini, pembentukan biro khusus tersebut lahir dari kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif di Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan PAD.
“Dari hasil diskusi kami dengan biro BUMD dan BLUD di sana, ternyata ada persamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif bagaimana meningkatkan PAD lewat BUMD dan BLUD yang ada. Ada satu frekuensi yang sama,” jelasnya.
Satib berharap langkah tersebut dapat menginspirasi Jawa Timur, terlebih di tengah kondisi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. “Sekarang TKD di semua wilayah dikurangi oleh pusat. Tapi kita tidak usah pesimis, justru ini menjadi tantangan bagi daerah untuk mengoptimalisasi PAD. Salah satu sumbernya adalah BUMD dan BLUD,” tegasnya.
Ia menilai selama ini banyak BUMD di Jawa Timur yang kinerjanya stagnan dan kontribusinya sangat kecil terhadap PAD. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami kerugian.
“Selama ini BUMD kita ini istilahnya hidup segan mati tak mau. Setiap tahun pansus LKPJ Gubernur selalu merekomendasikan perbaikan, tapi sampai sekarang banyak BUMD yang kontribusinya sangat kecil ke PAD. Bahkan ada yang rugi, tapi tetap dipertahankan. Ini kan jadi pertanyaan,” jelas Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini.
Pansus juga menyoroti perbandingan kinerja antara Bank Jatim dan Bank Jateng. Satib menyebut meski aset Bank Jateng lebih kecil, setoran dividen ke provinsi justru lebih tinggi dibandingkan Bank Jatim.
“Yang menarik, Bank Jateng asetnya di bawah Jawa Timur, tapi dividennya yang disetor ke provinsi malah lebih tinggi. Sementara Bank Jatim keuntungannya tidak jauh berbeda, tapi kontribusi dividennya hanya sekitar Rp400-an miliar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setoran dividen Bank Jatim pada 2024 justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun 2023 sekitar Rp470-an miliar, sedangkan 2024 sekitar Rp440-an miliar. Artinya ada penurunan lebih dari Rp20 miliar. Ini tentu menjadi perhatian bagi kami di pansus. Pansus, akan mendalami lebih jauh penyebab penurunan tersebut,” ungkapnya.
Selain Bank Jatim, Pansus juga menyoroti BUMD lain yang kontribusinya dinilai tidak sebanding dengan aset yang dimiliki.
“Ada BUMD yang kontribusinya hanya Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, bahkan ada yang rugi. Ini kan aneh kalau sudah rugi tapi tetap dipertahankan,” tegas Satib.
Ke depan, Pansus membuka peluang memanggil auditor independen guna mendapatkan penilaian yang lebih objektif terhadap kinerja BUMD dan BLUD di Jawa Timur.
“Kita tidak menutup kemungkinan akan mengundang auditor independen agar penilaian kita benar-benar netral dalam rangka memperbaiki kinerja BUMD dan BLUD,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pansus juga mempertimbangkan untuk merekomendasikan pembentukan biro khusus BUMD dan BLUD seperti di Jawa Tengah, hingga opsi pembubaran atau penggabungan (merger) BUMD yang dinilai tidak rasional.
“Kalau memang kerjanya tidak rasional, rekomendasinya bisa dibubarkan atau di-merge. Penataan core bisnisnya juga dengan holding supaya kinerjanya benar-benar rasional dan optimal,” pungkasnya. ( Rofik )
