MALANG l bidik.news – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas saat menyerap aspirasi masyarakat Kota Malang disambati soal pengolahan limbah yang berlebihan hingga persoalan kemacetan.
Menurut Puguh terkait limbah dikarenakan , limbah yang menghadapi tekanan berat seiring pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan permukiman yang bergerak jauh lebih cepat dibanding pembenahan tata kota.
Puguh menegaskan, laju perkembangan kawasan kos-kosan, perumahan, dan restoran telah memicu peningkatan signifikan produksi limbah rumah tangga. Namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan dan kedisiplinan instalasi pengolahan limbah di tiap kawasan.
“Limbah dari kos, perumahan, permukiman, sampai restoran makin besar. Idealnya setiap perumahan memiliki instalasi pengolahan limbah sendiri,” tegas legislator asal PKS Jatim saat gelar reses kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru pada Rabu ( 19/11/2025 ).
Senada, aspirasi juga datang dari warga Perumahan Joyogrand, yang meminta pemerintah menjadikan pengolahan limbah sebagai prioritas lingkungan. Mereka menilai persoalan ini sudah mendesak dan berdampak langsung pada kualitas hidup.
Tak hanya soal limbah, Puguh menyoroti bahwa pesatnya perkembangan ekonomi Kota Malang ternyata membawa konsekuensi besar pada aspek infrastruktur. Salah satu yang paling terasa adalah kemacetan.
“Fenomena kemacetan semakin mengkristal. Pemerintah kota terlihat belum sepenuhnya siap menampung eskalasi penduduk yang datang sangat masif,” ungkap Anggota Komisi E DPRD Jatim .
Puguh menilai setidaknya ada tiga isu utama yang muncul akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola dengan baik, yaitu infrastruktur jalan yang tak lagi memadai, penggunaan kendaraan pribadi yang tidak terkendali, serta kualitas transportasi publik yang belum optimal.
Menurutnya, ketiga persoalan ini muncul secara bersamaan dan harus ditangani dengan kebijakan yang saling terintegrasi.
Meski begitu, Puguh mengapresiasi langkah awal pemerintah yang telah mulai memikirkan sistem transportasi terpadu di kawasan Malang Raya. Namun ia menegaskan bahwa kebijakan transportasi harus diikuti pembatasan kendaraan pribadi untuk memberikan dampak nyata.
“Kalau tidak ada pembatasan, pemerintah harus intervensi. Tapi intervensi itu juga harus dibarengi dengan penyediaan transportasi publik yang memadai,” terang Puguh.
Peningkatan aksesibilitas antarwilayah juga disebut penting untuk menyeimbangkan mobilitas penduduk dan mengurai titik-titik kemacetan.
Selain persoalan lingkungan dan transportasi, Puguh juga menyoroti lemahnya sosialisasi program pengembangan ekosistem digital bagi pelaku usaha lokal.
“Programnya ada, tapi sosialisasinya kurang. Akhirnya seperti tidak berjalan,” katanya. Padahal, menurutnya, ekosistem digital dapat menciptakan kesinambungan pasar bagi UMKM.
Puguh menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah memiliki banyak instrumen untuk menyelesaikan persoalan Kota Malang. Namun langkah itu harus dilakukan secara serempak dan beriringan.
“Permasalahan muncul beriringan, maka penyelesaiannya juga harus berseiringan. Dan itu sangat mungkin direalisasikan jika kebijakan pemerintah kota dan provinsi berjalan dalam satu arah,” pungkasnya.
Sekadar di ketahui , tantangan yang terus berkembangdi Kota Malang kini berada pada titik krusial. Perencanaan ruang, pengelolaan lingkungan, dan manajemen transportasi harus segera ditata ulang agar tidak tertinggal oleh laju pertumbuhan kota yang semakin cepat. ( Rofik )
