BIDIK. GRESIK. Bupati Gresik Dr. H. Sambari Halim Radianto memaparkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gresik dihadapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh.
Dalam paparan yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (9/10/2017) tersebut, sebagai rangka evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Bupati Sambari menyampaikan bahwa pelaksanaan SAKIP di kabupaten Gresik, didasarkan pada RPJMD Kabupaten Gresik.
Pelaksanaannya pun melibatkan masyarakat melalui Musrenbang di tingkat desa, kecamatan hingga Musrenbang di tingkat Kabupaten.
Tak hanya itu, untuk memaksimalkan kinerja para Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik, juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja mulai dari pejabat eselon II, III, IV hingga di tatanan staf.
“Setelah itu, masing-masing OPD membuat time schedule guna capaian target pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan bahwa Komitmen dan intergeritas seluruh pejabat di lingkungan pemkab Gresik untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinilai cukup baik. Selain itu, bentuk kebersamaan antara Bupati Sambari dan Wakil Bupati Moh. Qosim juga mampu mendorong meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Gresik.
Meskipun demikian, OPD di lingkungan pemkab Gresik dituntut benar-benar untuk menguasai implementasi penyelenggaraan SALIP di lingkup kerjanya masing-masing.
Bupati dua periode itu bersyukur usaha bersama di Gresik untuk meningkatkan pelayanan public terus berjalan dengan baik dan kekurangan-kekurangan yang ada terus diperbaiki. Ia berharap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini semakin mendorong kinerja aparatur.
Kerja aparatur sipil negara, kata dia, jelas dan terukur, serta program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat.
“SAKIP ini penting, karena intinya yang dievaluasi adalah berjalannya system, bukan hasil one man showkepala dinas atau kepala daerah. Artinya ada transformasi dan bukan soal system yang bersifat administrative saja, namunmengukur kinerja serta mengukur hasil program pembangunan,” ucapnya.
Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol pemkab Gresik Suyono menjelaskan bahwa SAKIP sendiri adalah sebuah system terintergrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat focus pelaporan dan evaluasi, yakni laporan anggaran, kinerja “Output” program pembangunan, kinerja “Outcome” program dan kinerja sasaran.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya menekankann kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota se Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui penerapan system e-budgeting untuk memastikan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.
Sebab menurutnya, dengan menerapkan e-budgenting, maka efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat ditingkatkan. (Ali)
