SURABAYA | bidik.news – Sejumlah 7 tokoh pemuka agama bertemu dan berdiskusi untuk mendeklarasikan Indonesia Damai jelang pemilu 2024. Acara deklarasi damai dilakukan di Balai Paroki Santo Yakobus Citraland, Jumat (29/9/2023) malam.
Ke 7 tokoh pemuka agama tersebut antara lain, perwakilan tokoh agama Islam KH. Mohammad Nizam As-Shofa agama Hindu Prof. Ir. Nyoman Sutantra, agama Budha Romo Tjio Winata Tjokro, Katolik RD Johanes Anano Sri Nugroho, Kristen pdt. Simon Filantropha, Konghucu Ws Liem Tiong Yang, serta perwakilan penghayat kepercayaan Romo Naen Soeryono.
Dalam pertemuan tersebut, mereka semua sepakat untuk tidak menggunakan agama sebagai senjata untuk menjadi pemenang pemilu 2024.
“Kita sepakati agar Indonesia terus damai dan perbedaan itu adalah kekayaan kita yang tidak boleh rusak,” ujar moderator diskusi Deklarasi Indonesia Damai, Otto Wahyudi usai acara.
Otto sebagai moderator memberikan pertanyaan kepada 7 pemuka agama sekaligus narasumber dalam diskusi itu. Narasumber yang pertama didaulat menjawab pertanyaan adalah KH Mohammad Nizam sebagai perwakilan agama mayoritas terkait seringnya Islam digunakan sebagai senjata atau alat untuk memenangkan pemilu.
KH Mohammad Nizam pun menjawab bahwa Islam tidak mengajarkan orang untuk menghalalkan segala cara demi kekuasaan. “Barangsiapa menggunakan agama untuk menguasai orang lain demi ambisi pribadinya itu sudah tidak dibenarkan di dalam Al-Qur’an,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Nizam itu.
Jawaban Gus Nizam langsung di amini oleh perwakilan Katolik RD Johanes Anano Sri Nugroho yang mengatakan hendaknya dalam Pemilu 2024 mendatang para kontestan tidak menjadikan politik identitas agar bisa memuaskan hawa nafsu pribadinya.
RD Johanes malah mengingatkan kepada para peserta yang hadir, bahwa selain politik identitas juga ada politik berjuang (beras, baju dan uang). Dan menurutnya, ini malah berbahaya.
“Politik berjuang ini menurut saya malah lebih berbahaya dari pada politik identitas. Karena tidak dibenarkan dalam agama praktik suap menyuap seperti pemberian sembako dan uang agar masyarakat bisa memilih,” ujar RD Johanes.
“Lebih baik ditolak. Karena mereka kontestan politik itu memiliki hitungan uang yang dikeluarkan di daerah tertentu itu sesuai dengan suara yang diharap,” imbuhnya.
Selanjutnya, acara diskusi Deklarasi Indonesia Damai dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan 6 poin Deklarasi Indonesia Damai. Selain 7 pemuka agama, seluruh peserta yang hadir juga dipersilahkan untuk tanda tangan di sebuah banner besar.
Ada 6 poin isi Deklarasi Indonesia Damai. Pertama, Kepada Anak Bangsa seluruhnya mari kita imani kebenaran tujuh kitab suci masing-masing penuh dengan kesadaran sebagai hamba Tuhan penyebar salam semua saudara.
Kedua, menjadikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar terhadap poleksosbudhankam kehidupan beragama beserta kepercayaan yang inklusif dan toleran di Indonesia.
Ketiga, menjadikan pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar bagi pelaksana pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Keempat, kepada semua anak bangsa agar tidak terpengaruh oleh berita hoax yang berusaha mengadu domba anak bangsa.
Kelima, menyerukan kepada semua warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sesuai dengan aspirasinya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan.
Terakhir, tidak menggunakan politik identitas dalam pelaksanaan kampanye baik langsung maupun lewat media sosial yang cenderung akan dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik sosial.
Diakhir acara, ke-7 pemuka agama bergandengan tangan sambil bersama menyanyikan lagu “Kemesraan” dengan seluruh peserta.
