SURABAYA | BIDIK NEWS – Atas kasus dugaan korupsi triliunan rupiah yang menjerat PT. YEKAPE, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membuat langkah penting guna memaksimalkan proses penyidikan dengan melakukan pemblokiran semua rekening yang berhubungan dengan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.
Kajati Jatim, Sunarta, ketika di temui menyampaikan rekening yang diblokir tersebut berada di 7 bank ternama yakni, BRI, BNI, Bank Muamalat, Bank Bukopin dan BTN Syariah.
” Sejak hari ini, rekening yang terkait YKP diblokir. Jangan sampai ada pergerakan dulu atrinya tidak bisa keluar,” kata Kajati Jatim, Sunarta, di kantornya jl A Yani Surabaya, Jumat (14/6/2019).
Sunarta memberikan alasan bahwa pemblokiran ini dilakukan agar saat putusan, tidak ada kesulitan untuk melakukan penyelamatan aset. Namun hingga saat ini, Kejati belum mengetahui nilai aset dalam dugaan kasus mega korupsi ini.
“Ini bagian dari tindakan pro yustisia. Nilai uang dari rekening belum tahu, belum masuk ke situ, karena belum izin BI untuk menembus rahasia bank,” ucapnya.
Sebelumnya Kejati Jatim telah mencekal dan akan memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT YEKAPE Surabaya dan Ketua pengurus YKP pada Senin (17/6). Surat pemanggilan juga sudah dilayangkan.
Pemanggilan juga dilakukan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Surabaya dan ahli dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, yakni Dian Purnama.
Sebelumnya, pasca penggeledahan di kantor YKP di Jl Sedap Malam No 9-11, Surabaya dan di PT YEKAPE di Jl Wijaya Kusuma No 36, Surabaya. Kejati Jatim melakukan pencekalan terhadap lima orang pengurus dii Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE.
Kelima orang ini merupakan pengurus dan menguasai YKP maupun anak usahanya di PT YEKAPE. Mereka yang dicekal adalah Drs. Surjo Harjono,SH, H Mentik Budiwijono, H Sartono, SH, H, Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo.
Seperti diketahui, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.
Bahkan saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.
Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding. Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Wali Kota Sunarto.
Sebab saat itu ada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Akhirnya tahun 2000 Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua. Namun tiba-tiba tahun 2002, Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu diduga mengubah AD/ART dan secara melawan hukum “memisahkan” diri dari Pemkot.
Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah. (j4k)
