MADIUN | BIDIK.NEWS - Untuk mewujudkan tujuan Progam Bangga Kencana lewat pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui jalur pendidikan formal sekaligus upaya...
SURABAYA l BIDIK.NEWS – DPRD tingkat 2 Kabupaten Jembrana Bali mengadakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur pada Jumat ( 17/3/2023 ). Pada kesempatan tersebut Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- undangan Sekretariat DPRD Jawa Timur Sri Nurwidayati , SH , MH menyampaikan pada dasarnya kedatangan DPRD Kabupaten Jembrana ini ingin sharing terkait alat kelengkapan dewan yang ada di DPRD Jatim.
Seperti pada kelengkapan dewan di Banggar , mereka menanyakan muatan terkait LKPJ . Di dalam LKPj apa juga menyimpulkan atau juga memformulasikan hasil kabupaten /kota dalam LKPj nya Gubernur.
Kemudian pada alat kelengkapan dewan seperti Banmus , mereka menanyakan kegiatan reses mulai kapan di lakukan dan mekanismenya seperti apa .
” Saya sampaikan dengan gamblang terkait Poksi alat kelengkapan dewan Jatim khususnya Banggar dan Banmus.Alhamdulilah mereka menerima dan memahami apa yang saya sampaikan , ” ucap Sri Nur widayati saat terima kunjungan kerja DPRD tingkat 2 Kabupaten Jembrana Bali di ruang Banggar DPRD Jatim .
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- undangan Sekretariat DPRD Jawa Timur Sri Nurwidayati , SH , MH
Ibu yang akrab di sapa Bu Nunung ini juga menjelaskan alat kelengkapan dewan seperti Bapemperda terkait ada atau tidak ada usulan- usulan yang baru terutama berkaitan dengan wawasan kebangsaan ( wasbang ).
” Kebetulan mereka dari 3 alat kelengkapan dewan maka saya harus menjelaskan tugas dan fungsi kelengkapan dewan Banggar , Banmus dan Bapemperda. Alhamdulilah juga karena ilmu kesetwanan itu hampir sama di semua sekretariat dewan terkait LKPj ,Reses, wasbang dan lainnya .Intinya kita ini saling sharing dan mereka setuju dan puas apa yang kita sampaikan , ” ucap Bu Nunung.
Sementara itu Anggota Banggar DPRD Jembrana Ketut menyampaikan pihaknya tadi menanyakan soal LKPj dan pelaksanaan reses serta pelaksanaan wawasan kebangsaan yang sudah di lakukan oleh pihak DPRD Provinsi Jawa Timur.
” Pada prinsipnya kita puas apa yang di sampaikan dari pihak sekretariat Dewan Jatim. Segera mungkin terkait LKPj, Reses dan Wasbang kita ikuti sesuai apa yang sudah di lakukan di DPRD Jatim, ” pungkasnya. ( Rofik )
