Ini Penjelasan Gubernur Khofifah Menanggapi Fraksi Gerindra

0
41
Keterangan foto: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (Ist)

SURABAYA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 cenderung meningkat dibanding dengan Tahun 2021.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim beberapa waktu lalu.

Menurut Khofifah, narasi tersebut membandingkan antara PAPBD 2021 dengan RAPBD Murni 2022.

“Jika dibandingkan head to head (murni to murni) PAD 2021 APBD Murni senilai Rp 16,277 T sedangkan PAD 2022 APBD Murni senilai Rp. 17,061 T, artinya ada peningkatan Rp. 784 M, ” kata Gubernur perempuan pertama Jatim ini, menanggspi pemberitaan Koran BIDIK, yang dikirim melalui pesan WhatsApp, Jumat, (3/12/2021).

Dikatakan Khofifah, PAD setelah PAK 2021 senilai Rp. 17,124 T dibanding PAD Murni 2022 setelah pembahasan Komisi senilai Rp. 17,211 T, juga tetap masih ada kenaikan 86,75 M.

“Perhitungannya, PAD di Murni 2022 selalu menggunakan prinsip kehati hatian (karena belum memperhitungkan potensi trend pendapatan bulan Oktober – Desember 2021,” pungkas mantan Menteri Sosial RI ini.

Seperti diketahui, Fraksi Gerindra DPRD Jatim menyampaikan pelbagai pandangan dan pendapatnya terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jatim 2022 dalam Sidang Paripurna, Selasa (30/11/2022).

Melalui juru bicara Aufa Zhafiri menyampaikan bahwa Rancangan APBD Tahun 2022 kali ini diusulkan kekuatan Pendapatan Daerah sebesar Rp 27,463 triliun lebih atau masih jauh dari APBD tahun 2021 setelah perubahan yang mencapai Rp 32,245 triliun lebih.

Dari alokasi tersebut, dijelaskan politisi muda ini bahwa sektor PAD di tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 17,124 triliun lebih.

“Kenyataannya di tahun 2022 malah turun menjadi Rp 17,061 triliun lebih. Keadaan ini menggambarkan bahwa kinerja pendapatan tidak progresif, cenderung mencari aman,” kata Aufa saat membacakan pandangan umumnya dalam paripurna.

Padahal, lanjut dia, secara kerangka ekonomi makro diasumsikan oleh pemerintah akan relatif lebih tinggi dari tahun 2021, sebagaimana disampaikan dalam Nota Keuangan Gubernur.

Begitu pula dari Penerimaan Pembiayaan Daerah, lanjut Aufa, seperti yang disampaikan oleh Gubernur bahwa untuk tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 1,831 triliun lebih yang didalammnya mencakup dari Pelampauan Penerimaan PAD.

“Namun, estimasi pelampauan PAD tahun 2021 tersebut malah dikesampingkan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022,” terangnya.

Pihaknya pun memahami bahwa pencapaian target PAD akan berkorelasi juga penerimaan insentif pajak. “Kedua asumsi dimaksud, baik kerangka ekonomi makro tahun 2022 maupun estimasi pelampauan PAD tahun 2021 malah tidak menjadi pemacu kinerja pendapatan di tahun 2022,” ujar bakal calon Wali Kota Malang ini.

Kedua, tambah Aufa, terkait perubahan anggaran dalam APBD Berjalan. Sebagaimana di tahun 2021 bahwa Pemprov Jatim telah melakukan refocusing anggaran dan melakukan Perubahan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD sebanyak 6 kali.

Fraksi Gerindra pun memahami tentunya kebijakan tersebut telah dikaji secara mendalam dengan didasarkan kewenangan.

“Dalam konteks perencanaan dan menempatkan DPRD dengan fungsi Budgeting-nya, Fraksi kami menandaskan bahwa eksekutif dan DPRD harus betul-betul cermat atas kebutuhan anggaran yang disusun dalam Rancangan APBD,” ulas dia.

Untuk itu, sambungnya, Fraksi Gerindra meminta ketegasan, apakah Anggaran Belanja yang sedang disusun saat ini masih akan dilakukan refocusing dan juga akan dilakukan Perubahan Penjabaran Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dilakukan di tahun 2021.

Apalagi, kata pria yang berangkat dari Dapil Malang Raya ini, saat ini telah terdapat varian baru virus corona yaitu omicron yang berdasarkan penelitian memiliki potensi penularan 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan virus corona pertama.

“Apa langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan dan berapa anggaran yang dialokasikan, mengingat apabila Jawa Timur tidak siap terhadap kemungikan-kemungkinan tersebut, maka serapan anggaran dan tingkat keberhasilan program-program lain akan terkendala, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi semakin terpuruk,” katanya.

Diungkapkan Aufa, dalam poin ketiga penjabaran dari tema RKPD Tahun 2022 adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.

Kemudian dalam pengangkaan anggaran bidang tenaga kerja dialokasikan mencapai sebesar Rp 257 miliar dengan prioritas antara lain pelatihan kerja di 16 UPT BLK, Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK.

“Fraksi Gerindra minta penjelasan, apakah telah dilakukan evaluasi berupa tracing data peserta pelatihan yang telah mengikuti?, berapa banyak peserta pelatihan yang kemudian bisa diterima di dunia kerja atau membuka usaha sendiri?, berapa lama masa tunggu antara setelah mendapat pelatihan kerja sampai dengan mendapat pekerjaan? dan apakah terdapat kesesuaian antara materi pelatihan dengan pekerjaan yang dijalani?,” tanya Aufa. (rofik/zainul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here