SETARA Institute Evaluatif Visi Polri Presisi dan Agenda Pemolisian Demokratik 

0
51
Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Ist)

JAKARTA – Kepemimpinan Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadapai tantangan yang makin kompleks, khususnya bekerja ditengah pandemi Covid-19. Menjabat sejak Januari 2021, visi Polri PRESISI (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) belum sepenuhnya menunjukkan perubahan di Korps Bhayangkara ini.

Tepat di Hari Bhayangkara Polri, 1 Juli 2021, Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan catatan evaluatif atas kinerja reformasi Polri.

Dikatakan Ismail Hasani, secara umum, tingkat kepuasan terhadap institusi Polri terus bergerak meningkat, sejalan dengan upaya perbaikan yang terus dilakukan. Visi Presisi Polri yang juga menjadi landasan kerja presisi, telah membukukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri cukup signifikan.

“Survei Litbang Kompas (Februari 2021) menunjukkan angka 74,4% institusi Polri sebagai institusi yang dipercaya publik. Sedangkan survey Cyrus Network (Juni 2021) menempatkan Polri pada angka 86,2% sebagai institusi yang dipercaya publik,” kata Ismail lewat keterangan pers, Kamis (1/7/2021).

Sebagai hasil survei, katanya, tingkat kepercayaan publik merupakan akumulasi persepsi dari seluruh kinerja Polri, yang tidak sepenuhnya mampu mendeteksi masalah-masalah detail partikular yang masih melekat dalam tubuh Polri.

“Jika dipotret dengan menggunakan kerangka pemolisian demokratik sebagai standar kepatuhan institusi negara di tengah arus dan tuntutan masyarakat demokratik, maka Polri adalah subyek yang harus menjalankan kewajiban untuk memberi penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) terhadap HAM,” ujarnya.

Sedangkan Ikhsan Yosarie, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute menambahkan, dalam pandangan Jeremy Travis, (1998), pemolisian demokratik menuntut Polri bekerja berdasarkan dan dalam kerangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.

“Oleh Polri, keharusan patuh pada prinsip HAM dituangkan dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri,” ungkap Ikhsan.

Sementara dalam konteks penanganan Covid-19, katanya, banyak pihak mengapresiasi kinerja Polri, termasuk penggunaan perspektif human security, yang meletakkan manusia sebagai sentral dan orientasi kinerja keamanan.

“Tantangan lain yang juga harus dijawab Polri adalah memastikan proses hukum dan penegakan hukum secara adil dan presisi. Penunda-nundaan proses hukum dalam beberapa kasus, telah menimbulkan ketertundaan orang-orang yang berurusan dengan hukum memperoleh keadilan,” katanya.

“Padahal justice delayed is justice denied seharusnya dipedomani oleh Polri. Menunda proses diperolehnya keadilan adalah sama saja menyangkal keadilan itu sendiri. Perbaikan tata kelola di reserse Polri adalah kebutuhan mendesak untuk Polri yang presisi,” ujar Ikhsan.

Selama 6 bulan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat, sejumlah inisiatif dan kebijakan baru seperti mainstreaming restorative justice dalam penyelesaian jenis perkara pidana tertentu, pengetatan pedoman penggunaan UU ITE untuk menghindari over-kriminalisasi penyampaian pendapat dan ekspresi dan penanganan intoleransi dan radikalisme secara akuntabel adalah modal untuk terus memperbaiki kinerja Polri.

Penting bagi Polri untuk membuktikan bahwa penegakan hukum sepenuh-penuhnya ditujukan untuk mencetak keadilan bagi rakyat bukan untuk mencetak prestasi di mata kekuasaan, sebagaimana selama ini sering dituduhkan.

“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih mempunyai cukup waktu untuk menunaikan dan mewujudkan janji yang tertuang dalam visi ‘Polri Presisi’ dengan terus bekerja presisi berdasarkan aspirasi masyarakat demokratik,” imbuh Ismail Hasani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here