PH Nenek Siti Asiyah Sebut Dua Saksi JPU Tak Relevan, Ini Alasannya

0
638
Nenek Siti Aisyah (kursi roda), terdakwa dugaan pemalsuan dokumen usai sidang di PN Surabaya.

SURABAYA – Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan dokumen otentik dengan terdakwa Siti Asiyah, kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan agenda pemeriksaan 2 orang saksi.

Pada persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pompy Polansky dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan saksi pelapor, Yuliani serta saksi Manan, lurah Gayungan, yang diperiksa secara telekonferensi.

Yuliani, saksi pertama yang diperiksa menyampaikan, bahwa ia membeli sebidang tanah di kawasan Gayungan, dari seseorang bernama Surya dengan alas hak sebuah sertifikat berbentuk SHGB, pada tahun 2013.

“Saya beli langsung ke Pak Surya. Berupa tanah saja. Bentuk suratnya SHGB,”ucap Yuliani saat diperiksa di ruang Candra, oleh JPU Pompy, Kamis (16/07/2020).

Saat ditanya terkait gugatan PTUN yang dilayangkan oleh Siti Asiyah terhadapnya, Yuliani membenarkan. Akan tetapi Yuliani tidak tahu kelanjutan perkara tersebut setelah putusan.

“Saya yang menang, tapi saya ngga tahu sampai dimana kelanjutannya,” tukas Yuliani.

Saat tiba giliran saksi Manan diperiksa, lurah Gayungan tersebut sempat mengakui jika tidak pernah datang ke Polrestabes Surabaya untuk diperiksa sebagai saksi. Akan tetapi ketika ditanya kembali apakah pernah memberikan keterangan dan ditanya polisi, Manan baru mengakuinya.

“Saya ga datang ke Polrestabes, tapi penyidik yang datang ke kantor saya. Saya ditanya terkait perkara di Gayungan itu,”kata Manan.

Manan mengaku bahwa H. Oemar pernah mengurus surat penetapan satu nama atas nama H. Oemar, Lalu Oemar dan Umar. Kemudian iya memberikan surat keterangan nama tersebut.

“Pernah datang ke saya katanya mau mengurus surat keterangan waris, atas tiga nama (H. Oemar, Lalu Oemar, Umar),”ujar Manan.

Akan tetapi, masih kata Manan, surat penetapan itu kemudian dibatalkan setelah mengadakan rapat dengan staffnya.

“Setelah saya rapatkan dengan staff saya, kemudian saya batalkan. Dasar pembatalan tersebut karena H. Oemar tidak berdomisili di Gayungan serta obyek tanah berada di kelurahan Menanggal,”jelasnya.

Usai dirasa cukup, ketua majelis hakim Johanis Hehamony, menutup persidangan dan menunda persidangan pada pekan berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sahlan Azwar, S.H., penasihat hukum terdakwa dari Law Firm Sahlan Azwar & Partners, saat ditemui menyampaikan bahwa perkara ini tidak ada kaitannya dengan dua saksi yang dihadirkan oleh JPU.

“Harusnya yang diperiksa itu SPKT yang menerima laporan klien kami, apakah palsu atau tidak. Dua saksi tadi ga ada hubungannya (relevan) sama sekali dengan perkara ini. Karena yang dihadirkan oleh JPU adalah pembeli. Apalagi lurah, ga ada hubungannya. Waktu saksi dari SPKT datang memberikan keterangan juga menyampaikan bahwa surat laporan kehilangan tersebut sudah sesuai prosedur,”terang Sahlan.

Sedangkan terkait alas hak, Sahlan mengatakan bahwa secara materiil, kliennya sudah terpenuhi. Menurutnya, alas hak yang dimiliki Siti Asiyah lebih tua dari milik pelapor.

“Pihak BPN pun, waktu di hadirkan, saat kita tanya terkait warkah dari surat-surat itu. Saksi BPN tidak bisa jawab. Mereka (BPN) bermodalkan pengajuan saja, sedangkan alas hak pengurusan sertifikat yang diajukan pelapor sampai saat ini tidak kita dapatkan,”tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here