3 Tantangan Pengendalian Inflasi Jatim Pasca Pandemi Covid-19

0
17
(Kiri-kanan) Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala BI Jatim Difi Ahmad Johansyah dan Wagub Jatim Emil Dardak saat High Level Meeting TPID Jatim di Grahadi Surabaya. (Ist)

SURABAYA – Untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mengendalikan inflasi di Jatim. Pemprov bersama BI Jatim menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim bertema “Sinergi, Inovasi & Efektivitas Komunikasi Menjadi Strategi Kunci Menjawab Tantangan Pengendalian Inflasi Titengah Pandemi Covid-19,” di Grahadi, Surabaya, Jumat (29/5/2020).

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, langkah kebijakan pemulihan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki 2 sisi, baik demand dan supply. Yakni melalui relaksasi beberapa kebijakan dalam mendorong konsumsi, mendukung dunia usaha, mempertahankan investasi, dan mendukung ekspor-impor.

“Sehingga diharapkan muncul inovasi yang mendukung implementasi new normal dan perbaikan ekonomi ke depan. Inovasi tersebut diharapkan berasal dari TPID Kab/Kota di Jatim, sehingga dapat menjadi role model inovasi nasional,” kata Khofifah.

Sementara Difi Ahmad Johansyah, Kepala BI Jatim menambahkan, sejak terjadi pandemi Covid-19, komoditas di Jatim tidak mengalami gejolak harga yang cukup signifikan. Bahkan tekanan harga di periode HBKN Idul Fitri 2020 pun relatif normal, tidak setinggi pola historisnya.

Namun, terdapat 3 tantangan utama pengendalian inflasi di Jatim. Pertama, kendala distribusi pangan di tengah penerapan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah. Kedua penurunan demand masyarakat akibat pelemahan daya beli dan dampak psikologis penyebaran Covid-19 yang berpengaruh pada potensi deflasi komoditas yang lebih dalam.

Ketiga, antisipasi dampak perpanjangan penerapan PSBB maupun kondisi new normal pasca Covid-19 terhadap kecukupan stok dan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis.

Menjawab tantangan itu, apresiasi diberikan kepada TPID Jatim yang telah mengambil berbagai langkah inovasi. Salah satunya kelembagaan Lumbung Pangan Jatim, yang tidak hanya menjadi wadah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Jatim. Namun ke depan diharapkan berfungsi menjadi pusat kerjasama antar daerah, khususnya untuk komoditas pertanian di Indonesia.

“Pasca High Level Meeting TPID, perlu evaluasi dan penguatan fungsi Lumbung Pangan Jatim. Sehingga dapat berjalan optimal dalam pelaksanaan tugasnya di masa mendatang. Juga upaya mapping stok komoditas pangan Jatim yang nantinya menjadi landasan Kerjasama Antar Daerah berdasarkan data neraca pangan yang akurat,” ungkap Difi.

Sedangkan Wagub Jatim, Emil Dardak juga menyampaikan informasi sektor pertanian, salah satu penopang utama perekonomian dan melibatkan setidaknya 1/3 tenaga kerja di Jatim yang tidak mengalami goncangan yang besar akibat Covid-19. Namun produk turunan sektor pertanian, khususnya olahan holtikultura, turut terpukul seiring melemahnya sektor pariwisata ditengah pandemi Covid-19.

“Karena itu, perlu adanya komunikasi efektif, inovasi, dan sinergi antar stakeholders dalam memasarkan produk UMKM pangan Jatim. Termasuk potensi kolaborasi dengan Lumbung Pangan Jatim sebagai salah satu jalur pemasaran” pungkas Emil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here