Gandeng Polda Jatim, BI Tertibkan Money ChangerTanpa Izin

FOTO : Para pelaku tidak hanya melakukan kegiatan penukaran valuta asing. Namun juga berusaha sebagai toko emas dan pengusaha tour & travel. (Ist)

SURABAYA|BIDIK NEWS – Dalam melaksanakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. BI merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA Bukan Bank atau ‘’money changer’’. Untuk itu Kantor Perwakilan BI (KPwBI) Jatim bekerja sama dengan Polda Jatim telah melaksanakan penertiban terhadap pihak-pihak yang masih melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari BI.

Penertiban ini dilaksanakan pada 20-21 Agustus 2019 terhadap pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang. Hasil penertiban KUPVA tidak berizin terdapat 2 KUPVA yang berkeinginan mengajukan izin dan 10 KUPVA menyatakan ingin menutup lokasi usaha atau menghentikan kegiatan penukaran valuta asing.

Dari penertiban, kata Amanlison Sembiring, Deputi KPwWI Jatim, diketahui para pelaku tidak hanya melakukan kegiatan penukaran valuta asing, namun juga berusaha sebagai toko emas dan pengusaha tour & travel.

“Sejauh ini, pihak-pihak yang ditertibkan telah bersikap koperatif, sehingga kegiatan penertiban dapat berjalan lancar dan kondusif. Terhadap seluruh pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin yang terkena tindakan penertiban, telah ditempel stiker penertiban sampai yang bersangkutan mengajukan izin ke B,” katanya, Rabu (4/9/2019).

Selanjutnya, tambahnya, KPwBI Jatim akan memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-phak tersebut. Kepada pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, dilarang keras merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban dimaksud, dengan ancaman pidana sesuai Pasal 232 KUHP.

“Sebelum melakukan penertiban terhadap pelaku KUPVA tidak berizin tersebut, kami telah melakukan upaya persuasif melalui himbauan untuk mengajukan izin ke BI. Antara lain melalui sosialisasi maupun mendatangi lokasi usaha dan meminta pihak-pihak dimaksud untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan segera mengajukan izin kepada KPwBI Jatim,” ujarnya.

Dijelaskannya, penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan bersama Polda Jatim dan terus melakukan evaluasi atas penertiban. Ke depan KPwBI Jatim konsisten akan memantau kegiatan penukaran valuta asing tidak berizin dan akan melanjutkan ke proses hukum apabila ada KUPVA yang melakukan tindak kejahatan.

“Kepada masyarakat, khususnya di Jatim dihimbau selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin dari BI. Dan agar menginformasikan ke BI terdekat jika menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin,” tegasnya.

Kepada penyelenggara KUPVA berizin, lanjut Amanlison, diingatkan kembali untuk tidak bekerjasama dan bertransaksi dengan pelaku yang tidak berizin. BI akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dimaksud.

Selanjutnya, dihimbau agar penyelenggara penukaran valuta asing maupun masyarakat berhati-hati apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kegiatan penertiban dengan mengatasnamakan BI.

“Terhadap hal ini, kami akan menindak tegas para pelaku melalui upaya hukum bekerjasama dengan pihak kepolisian. Untuk mengetahui keabsahan/legalitas petugas yang melakukan penertiban, masyarakat maupun penyelenggara dapat menghubungi Fungsi Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran,” pungkasnya. (hari)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*