PPDB Sistem Zonasi Akan Diatur Dalam Perpres 

FOTO : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim, Dr. Bambang Agus Susetyo, M.M, M.Pd. (hari)

SURABAYA|BIDIK NEWS – Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini masih menimbulkan berbagai masalah. Akibatnya, protes penerapan sistem ini mencuat di berbagai daerah, termasuk Kota Surabaya. Sehingga sistem ini mendesak harus dievaluasi.

Perubahan ini, dikatakan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim, Dr. Bambang Agus Susetyo, M.M, M.Pd, merupakan arahan langsung dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. 

“Pak Mendikbud minta agar kuota zonasi yang memicu keluhan dan perdebatan di tengah masyarakat segera dievaluasi,” kata Bambang saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (10/7/2019).

Dimana dalam Permendikbud sebelumnya No.51/2018 tentang PPDB menyebutkan jalur zonasi 90%, jalur prestasi 5% dan jalur perpindahan atau mutasi 5%. Aturan ini akan direvisi menjadi Permendikbud No.20/2019, dimana jalur zonasi diperkecil menjadi 80%, sedangkan jalur prestasi ditambah menjadi 15% dan jalur perpindahan atau mutasi tetap 5%.

Selain itu, ditambahkan Bambang, untuk menyempurnakan aturan PPDB sistem zonasi juga akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Selama ini PPDB sistem zonasi diatur dalam Permendikbud No.51/2018 tentang PPDB.

“Perpres terkait PPDB sistem zonasi saat ini sedang digodok dan Kemendikbud mengupayakan selesai pada Desember 2019 untuk acuan tahun depan. Diharapkan, penyempurnaan aturan melalui Perpres dapat memperkuat koordinasi dan dapat menghindarkan aturan sistem zonasi PPDB yang diubah sendiri-sendiri seperti yang terjadi saat ini,” kata Bambang.

Pak Mendikbud, kata Bambang sangat menyayangkan masyarakat Indonesia yang jauh tertinggal dengan negara tetangga dalam penerapan sistem zonasi. “Bahwa Jepang, Korea Selatan, dan Australia yang sudah menerapkan sistem serupa dan berhasil. Kenapa di Indonesia tidak ?,” ujarnya.

Dijelaskan Bambang, bahwa tujuan kebijakan zonasi adalah pemerataan dan perluasan akses, tidak hanya digunakan untuk PPDB saja. Zonasi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi.

“Gurunya tidak merata ya kita ratakan. Guru yang berkualitas ada di sekolah tertentu ya nanti kita pindahkan. Jadi jangan berharap sekolah yang favorit tetap jadi favorit. Itu nanti gurunya akan kita rotasi. Setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya,” jelasnya. 

Bambang juga minta agar para orang tua tidak perlu resah dan khawatir berlebihan dengan penerapan zonasi pendidikan pada PPDB. “Saya mengajak para orang tua agar dapat mengubah cara pandang dan pola pikir terkait sekolah favorit atau unggulan,” tegasnya.

Sementara itu terkait demo penolakan sistem zonasi di Kota Surabaya, kata Bambang, karena Surabaya membuat pembagian 90%. Dimana 50% jalur zonasi, 20% jalur prestasi dan 20% siswa miskin. “Kalau Surabaya mempunyai persoalan seperti itu, harusnya dari awal sudah bisa diprediksi, biar tidak terjadi gejolak. Dan kalau masyarakat Surabaya lebih menginginkan prestasi, dari awal harus disosialisaikan,” kata Bambang.

Kota Surabaya, lanjut Bambang, adalah pemegang skor tertinggi pengaduan masyarakat terkait penerapan zonasi di tingkat nasional. Peringkat kedua adalah Jawa Tengah.

“Jadi saya himbau kepada masyarakat Surabaya yang hendak menyalurkan uneg-unegnya terkait sistem zonasi jangan lewat demo. Masyarakat bisa datang langsung ke kantor kami LPMP di Jl. Ketintang Wiyata No.15 Surabaya. Kami membuka layanan khusus pengaduan masalah sistem zonasi,” pungkas Bambang. (hari)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*