SURABAYA | BIDIK – Memperingati Hari Statistik Nasional (HSN), 26 September 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menggelar Seminar Sehari bertajuk ‘Diseminasi, Expose Data 26 September 2017 di Jatim’ dengan tema ‘Bekerjasama Dengan Data”, Senin (25/9/2017) di Kantornya.
Kepala BPS Jatim, Teguh Pramono mengatakan, seminar ini digelar agar masyarakat memahami bagaimana cara kerja BPS. Kakuratan atau tidaknya sebuah data dari BPS semuanya berasal dari masyarakat yang juga sebagai pihak pemberi informasi.
“Akurasi data berasal dari dua pihak, BPS sebagai yang melakukan survei dan masyarakat sebagai sumber informasi,” ucapnya.
Melalui seminar sehari ini, lanjut Teguh, masyarakat dapat memahami pentingnya menjawab jujur dan apa adanya pada setiap survei yang dilakukan petugas BPS. “Karena dengan jawaban yang benar, hasil yang didapat sesuai kondisi di lapangan. Dan para pengambil keputusan juga dapat mengambil kebijakan dengan tepat,” ujarnya.
Data yang dihasilkan BPS mengacu pada refresi waktu dan bisa dimanfaatkan secara optimal hingga maksimal. Dengan seminar tersebut akan memberikan pencerahan yang lebih kepada media yang membantu BPS menyebarkan informasi rilis dan wawancara hasil kerja statistik dari BPS yang selanjutnya di diseminasi kepada masyarakat.
Data sangatlah mahal, tapi membangun tanpa data itu lebih mahal lagi. Karena tanpa data yang akurat, bisa menyebabkan arah pembangunan bisa jadi tidak tepat. Dengan begitu, usaha untuk mensejahterakan masyarakat menjadi sia-sia.
“Karena itu dengan ekspose yang memperkenalkan lebih dalam tentang data bisa dihasilkan. Kemudian apa sebenarnya dibalik data bisa dipahami media sebagai bahan untuk reportase. Untuk organisasi Perangkat daerah (OPD), data bisa digunakan untuk penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat,” lanjut Teguh.
Data yang dikeluarkan BPS ada bulanan, triwulanan, setiap semester, dan data tahunan. Seperti data yang penting untuk pemerintah daerah adalah tentang inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai tukar Nelayan (NTN), Pariwisata, ekspor dan impor, Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) pertumbuhasn ekonomi, indeks tendensi konsumen, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Seperti data kemiskinan dan pengangguran yang menjadi perhatian oleh pemerintah daerah untuk diketahui dan selanjutnya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Dan data perekonomian untuk membangun kesejahteraan.
“Kalau perekonomian pertumbuhannya melambat menjadikan pembangunan tersebut terlalu kecil yang bisa dinikmati masyarakat,” katanya.
“Perbedaan data yang didapat BPS dengan data yang diperoleh institusi lain bisa terjadi, diantaranya karena perbedaan waktu saat pendataan atau dalam melakukan survey,” pungkas Teguh. (hari)